Presiden Joko Widodo memberikan pengumuman larangan ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng. Adapun larangan ekspor tersebut berlaku mulai 28 April 2022 mendatang hingga batas waktu yang ditentukan kemudian.
Ada juga yang membertahukan permainan menyenangkan ketika memiliki banyak waktu luang pastikan bermain permainan slot, dapatkan keuntungan hanya dengan bermain slot!
“Hari ini saya memulai rapat tentang pemenuhan kebutuhan pokok rakyat, yang menjadi utama berkaitan dengan ketersediaan minyak goreng di dalam negeri,” tutur Jokowi dalam keterangan resminya, Jumat (22/4).
“Saya memutuskan, pemerintah melarang ekspor bahan baku minyak goreng dan minyak goreng mulai Kamis, 28 April 2022 sampai batas waktu yang akan ditentukan kemudian.”
Bagaimana rekasi pengusaha sawit terhadap keputusan larangan ekspor ini? Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) ternyata mengakui mereka mendukung sepenuhnya dari kebijakan Jokowi.
Ketua Bidang Komunikasi Gapki, Tofan Mahdi memberikan keterangan sebagai pelaku usaha perkelapasawitan mengupayakan dalam mendukung setiap kebijakan pemerintah terkait sektor kelapa sawit. Mereka juga kan menghormati dan juga melaksanakan kebijakan seperti disampaikan oleh Presiden.
Menurut Gapki akan memonitor perkembangan di lapangan usai berlakunya kebijakan tersebut. Apabila kebijakan pada nantinya membawa dampak negatif keberlanjutan bagi usaha sektor kelapa sawit, Gapki akan memohon pemerintah dapat mengevaluasi kebijakan tersebut.
Di sisi lain, keputusan Jokowi dalam melarang ekspor bahan baku minyak goreng atapun minyak goreng diapresiasi oleh anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam. Menurutnya, kebijakan tersebut membuktikan bahwa negara hadir menjaga kebutuhan bagi rakyat.
Mufti juga mengapresiasikan presiden Jokowi dalam kebijakan sebagai bukti negara ikut serta dalam menjaga kebutuhan rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat, melawan kepentingan pengusaha CPO (crude palm oil) dan oligarki sawit yang sedang berburu cuan di saat harga melonjak di pasar global.
Kebijakan ini menurut Mufti dapat menegakkan kedaulatan dan kemampuan Indonesia sebagai pemasok minyak sawit terbesar di dunia. Dimana sekitar 30 persen kebutuhan CPO dunia dipasok dari Indonesia.